Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Riyanta menegaskan bahwa pemindahan Ibukota Negara ke Nusantara merupakan keputusan politik yang melibatkan kolaborasi erat antara DPR dan pemerintah.
“Penting bagi semua pihak untuk bersinergi dan memastikan bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibukota baru ini dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia,” kata Riyanta kepada wartawan, usai mengikuti Sidang Bersama DPR-DPD RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Riyanta menjelaskan, DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas berbagai prestasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti bendungan dan jalan, yang bertujuan meningkatkan kedaulatan pangan dan infrastruktur nasional.
“Kami berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan dan mengoptimalkan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi,” ungkap Riyanta.
Dalam kesempatan tersebut, Riyanta juga menyoroti persoalan mafia tanah yang hingga kini belum tuntas Dirinya menegaskan perlunya penanganan tegas terhadap mafia tanah.
“Negara harus hadir untuk melawan praktik kejahatan dan penipuan di sektor ini. Regulasi yang ada perlu diperbaiki untuk menghilangkan tumpang tindih dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik,” tegasnya.
Dirinya mencontohkan persoalan tanah yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana ada tantangan yang cukup signifikan terkait masalah pertanahan, dimana sejumlah warga yang kesulitan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB).
“Masalah tanah Kesultanan dan perpanjangan HGB yang belum diselesaikan memerlukan klarifikasi dari pihak BPN. Penyelesaian isu ini penting untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat,” pungkas Riyanta. (Dia)
