Jakarta – Dalam upaya mewujudkan target Asta Cita ke-4 di sektor pendidikan, pemerintah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda merupakan satu kesatuan ekosistem yang dirancang untuk saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Namun sudah menjadi bagian satu ekosistem kebijakan untuk memperluas akses dalam memperbaiki mutu dan memastikan keadilan pendidikan hingga ke lapisan paling rentan
Pernyataan ini disampaikan dalam dialog interaktif dalam program Newsline Metro TV yang membahas tentang sinergi peningkatan kualitas pendidikan nasional, Kamis (25/6).
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi kelompok invisible people — masyarakat yang selama ini terkendala akses pendidikan akibat hambatan sosial-ekonomi yang kompleks.
“Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait. Kemendikdasmen menyusun kurikulum, Kementerian PUPR membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan. Semuanya bekerja dalam satu ekosistem pendidikan yang utuh bersama sekolah negeri dan Sekolah Garuda,” ujar Andy.
Andy menambahkan, pemerintah telah menetapkan peta jalan ekspansi yang terukur dengan target pembangunan 100 titik sekolah baru setiap tahun hingga mencapai 500 titik pada 2029. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada bangku sekolah, tetapi juga pemberdayaan ekonomi keluarga siswa melalui program bantuan sosial dan Koperasi Desa Merah Putih, agar keluarga siswa ikut “naik kelas” secara sosial dan ekonomi.
Masih menurut Andi, bahwa masa depan pendidikan Indonesia diharapkan bisa tercapai Indonesia Emas 2045, serta anak didik juga secara langsung merasakan masa depan yang lebih cerah. “Ada tiga kata kunci yang mudah sekali dipahami untuk bisa menjiwai apa itu sekolah rakyat. Pertama Sekolah rakyat itu adalah Memuliakan wong cilik. Kita sudah lama sekali berhutang kepada mereka yang tidak mampu, maka kita harus hadir. Negara harus hadir. Kedua adalah menjangkau yang selama ini belum terjangkau. Kata kunci yang kedua, mereka yang tidak terjangkau dari pembangunan, itu kita jangkau. Dan yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Sekolah rakyat itu memungkinkan yang tidak mungkin, dimana mereka beranggapan saya miskin, saya tidak bisa maju dan lain-lain, kita hapus stigma itu. Kita yakinkan mereka bisa bersaing, mereka bisa merubah keluarganya, mereka bisa jadi agen perubahan. Dan mereka bisa berkontribusi bagi negara,” tegas Andi.
Senada dengan hal tersebut, Pengamat Pendidikan Dr. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D., menilai bahwa pembagian peran antara Sekolah Negeri, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan strategi equity (keadilan) yang sangat ideal untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Kebijakan pendidikan berlapis ini adalah terobosan krusial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 3,4 juta anak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem. Dengan kolaborasi antar-kementerian yang semakin solid dalam penyelarasan kurikulum dan standardisasi mutu, kita sedang membangun fondasi SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan relevan seperti literasi AI dan data science,” jelas Dr. Alpha.
Pemerintah optimistis bahwa melalui kolaborasi lintas sektoral ini, Indonesia dapat mempercepat transformasi pendidikan menuju Generasi Emas 2045. Kehadiran berbagai jalur pendidikan tersebut dipastikan tidak akan mengurangi prioritas pemerintah dalam revitalisasi sekolah negeri secara massal, melainkan justru memperluas jangkauan layanan pendidikan agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal.
