Surabaya – Komentar terkait wacana Presiden Prabowo yang ingin melakukan perbaikan sistem politik di Indonesia terus bergulir, dan menjadi perbincangan hangat di lingkungan DPRD Jawa Timur.
Presiden Prabowo sendiri menyentil bahwa Pilkada di Indonesia tidak efisien dan menelan banyak biaya untuk modal politik. Oleh karenanya, ia lebih tertarik jika pilkada sendiri dipilih oleh DPRD saja.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa mengaku setuju dengan wacana yang digulirkan Prabowo tersebut. Namun sebelum pelaksanaan harus melalui kajian komprehensif agar hak rakyat tetap terpenuhi dalam sistem demokrasi yang dibangun.
“Kami mendukung ada kajian komprehensif dulu agar hak demokrasi masyarakat tetap terjaga, tapi efisiensi terkait biaya pemilihan itu harus dilakukan,” kata Dedi, Sabtu (14/12/2024).
Politisi Demokrat ini mengafirmasi pendapat Prabowo bahwa biaya politik Pilkada sangat mahal. Oleh karenanya terobosan yang dilemparkan ke publik itu, demi menghemat biaya dan mencegah perilaku koruptif.
“Saya yakin spirit Pak Presiden pasti arahnya kesitu. Menurut saya itu kegelisahan Pak Presiden karena tingginya biaya politik yang dikeluarkan negara. Sehingga, perlu ada kajian konkret,” ujarnya.
Dalam soal Pilkada, pendapat Dedi lebih rinci. Dalam soal Pilkada Gubernur, atau Pilgub pihaknya setuju jika pemilihannya dilakukan oleh DPRD. Pasalnya secara admintrasi gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan tidak memiliki wilayah adaministratif.
Berbeda dengan Pilkada kabupaten/kota. Dedi menyarankan agar Pilkada kabupaten/kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
“Artinya one man one vote. Tetapi kalau gubernur karena merupakan wilayah administratif saya pikir memang layak untuk ada kajian agar cukup dipilih di parlemen,” pungkasnya.
