Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya melakukan penonaktifan atau pemblokiran terhadap 42.804 Kartu Keluarga (KK) yang tidak diketahui keberadaannya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, menonton hasil verifikasi keberadaan warga yang tidak sesuai dengan data KK pada aplikasi Cek-in Warga Surabaya, dengan status tidak diketahui dan pindah ke luar kota per 21 Juni 2024, ditemukan 97.408 jiwa yang masuk ke dalam 42.804 KK dan tidak diketahui keberadaannya.
“Batas waktu konfirmasi data hingga 1 Agustus 2024. Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi akan dikirimkan penonaktifan ke Dirjen Dukcapil Kemendagri,” kata Eddy Christijanto seusai konferensi pers di Ruang Eks Humas-Dinkominfo Surabaya, Jumat (21/6/2024 ).
Eddy menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya melalui Perangkat Daerah (PD) serta kecamatan dan kelurahan tidak mengetahui keberadaan warga tersebut. Oleh karena itu, data tersebut membuat pemkot sulit melakukan intervensi jika terdapat warga yang membutuhkan bantuan.
“Di antara itu, jika ada orang miskin atau orang yang memerlukan bantuan, tapi orangnya tidak ada, bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat? Akhirnya kami kesulitan,” jelasnya.
Oleh karena itu, tujuan penonaktifan ini agar warga dapat melaporkan status kependudukannya kepada Pemkot Surabaya. Caranya adalah warga melakukan klarifikasi dan konfirmasi keberadaan mereka saat ini kepada RT/RW dan kelurahan.
“Kalau domisili di kecamatan lain, maka kita pindah sesuai alamat kecamatan itu. Jika di kabupaten lain, kami menyarankan mereka untuk pindah ke kabupaten/kota tersebut. Supaya data ini valid, karena tidak ada data fiktif, hanya saja tidak ditemukan orangnya,” ujarnya.
Eddy menyebut, terdapat sejumlah dampak jika dokumen adminduk warga dinonaktifkan. Seperti, kesulitan membuka rekening tabungan, BPJS, dan NPWP. “Terkait BPJS, ketika mereka melakukan konfirmasi maka InsyaAllah bisa diproses dengan cepat. Sebab, kami sudah ke Dirjen Dukcapil, sehingga untuk berhubungan dengan kesehatan, kami minta untuk penanganan khusus,” ungkapnya.
Sebelumnya Disdukcapil Surabaya telah menertibkan KK yang tidak diketahui keberadaannya, dan terdapat sekitar 61.750 KK. Puluhan KK itu kemudian diblokir atau diaktifkan oleh pemkot. Namun jumlah KK yang diblokir itu berkepanjangan-angsur menurun karena warga yang bersangkutan mulai melakukan konfirmasi dan klarifikasi kependudukan.
“Kemarin berjumlah 61.750 KK, lalu turun menjadi 42.804 KK. Jadi setiap hari ada yang sudah melakukan klarifikasi,” terang dia.
Meski demikian, ia meminta kepada warga yang dokumen kependudukannya telah diaktifkan oleh Pemkot Surabaya, dapat segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan status kependudukan tersebut melalui link https://disdukcapil.surabaya.go.id/data-usulan-blokir/.
“Kalau ada orang tua di alamat tersebut, mereka adalah anaknya dan bekerja di luar Surabaya misalnya, artinya dia adalah penduduk Surabaya karena ada penjaminnya orang tua. Kalau di Surabaya tidak ada penjaminnya, siapa yang tahu? Tidak ada, maka warga segera meminta konfirmasi,” tutupnya. (Dia)
