Jakarta – Indonesia mendesak percepatan implementasi solusi dua negara di tengah terus berlanjutnya kekerasan dan pengungsian di Palestina, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono.
“Rakyat Palestina masih menghadapi kekerasan dan pengungsian. Kita harus mengakhiri kenyataan ini,” kata Menlu dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu (23/9).
Sugiono menjelaskan bahwa setahun setelah diadopsi Deklarasi New York dan resolusi Dewan Keamanan nomor 2803, dukungan internasional terhadap solusi dua negara terus meningkat. Semakin banyak negara juga telah mengakui Negara Palestina.
“Kini kita memiliki peluang dan tanggung jawab untuk mengubah momentum politik yang terus berkembang ini menjadi tindakan nyata dan kolektif,” katanya.
Indonesia menyerukan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera memberikan pengakuan sebagai bagian dari upaya memperkuat jalan menuju terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Kita harus terus mengetuk pintu setiap negara yang belum mengakui Palestina, karena setiap pengakuan akan meruntuhkan satu demi satu batu bata dari tembok pendudukan,” ucapnya.
Pada saat yang sama, Indonesia secara tegas menolak segala tindakan yang dinilai mengancam status kenegaraan Palestina, termasuk perluasan permukiman ilegal Israel.
“Rencana permukiman E1 adalah contoh nyata. Indonesia menolaknya. PBB menolaknya. Masyarakat internasional pun harus menolaknya,” katanya.
Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga status quo hukum dan sejarah tempat-tempat suci di Yerusalem.
Indonesia menyatakan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan, memperkuat kapasitas Palestina, serta mendukung penuh terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Sebagai bentuk komitmen lanjutan, lanjut Menlu, Indonesia bersama Belanda akan menjadi tuan rumah bersama pertemuan berikutnya Aliansi Global di Den Haag pada November.
Indonesia menilai dukungan politik harus diterjemahkan menjadi langkah terkoordinasi untuk melindungi kenegaraan Palestina, menegakkan hukum internasional, dan mengakhiri pendudukan.
Indonesia juga menegaskan pentingnya melibatkan rakyat Palestina dalam setiap keputusan terkait masa depan mereka, dengan tujuan bersama mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
“Persatuan kita adalah kekuatan kita. Mari kita manfaatkan hal tersebut untuk mencapai tujuan bersama: terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” katanya.
Kehadiran Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 2026 diwakili Menlu Sugiono sebagai kepala delegasi Indonesia. Sugiono berada di New York sejak Senin (21/9) waktu setempat dan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi.
Menlu Ri tersebut dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia dalam sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB pada Sabtu malam (26/9) waktu setempat.
