Surabaya – Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (BPC PERHUMAS) Surabaya Raya mendukung Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 untuk memperkuat kepercayaan publik di tengah perubahan ekosistem komunikasi digital.
“KHI bagi kami adalah forum berkumpulnya para praktisi humas, tetapi ruang bersama untuk bertukar gagasan, memperkuat kompetensi, membangun jejaring, sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab profesi humas dalam menjaga kepercayaan publik,” kata Ketua BPC PERHUMAS Surabaya Raya Indriani Siswati dalam Sharing Session PERHUMAS Surabaya Raya di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Menurut Indriani, KHI 2026 menjadi momentum memperkuat kompetensi, jejaring, dan kolaborasi insan humas Indonesia. KHI 2026 mengusung tema “Humas Sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia” dan dijadwalkan berlangsung di The Sunan Hotel Solo, Surakarta, 17-18 Oktober 2026.
Ia mengatakan perubahan teknologi membuat informasi tidak lagi bergerak satu arah dari institusi kepada masyarakat. Media sosial, platform digital, komunitas, influencer, media massa, hingga akun personal dapat menjadi produsen dan distributor informasi.
“Kepercayaan publik tidak mungkin dibangun oleh satu institusi atau satu profesi saja. Dibutuhkan kolaborasi dan konsistensi dari seluruh ekosistem komunikasi,” ujarnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Zainal Muttaqin mengatakan keberhasilan humas tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang diproduksi dan disebarluaskan.
“Ketika semua orang bisa bercerita, persoalannya bukan lagi siapa yang paling banyak atau paling cepat menyampaikan informasi. Pertanyaan terpentingnya adalah: siapa yang dipercaya? Karena itu, humas harus bergerak dari sekadar information provider menjadi trust builder,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Jawa Timur Abdul Malik Ibrahim menekankan pentingnya akurasi dan verifikasi dalam menghadapi derasnya arus informasi serta perkembangan kecerdasan buatan (AI).
“Di tengah banjir informasi, media dan humas sesungguhnya menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana menjaga kepercayaan publik. Informasi memang harus cepat, tetapi tidak boleh mengorbankan akurasi dan verifikasi. Sekali kepercayaan publik hilang, membangunnya kembali bukan perkara mudah,” kata Malik.
