Surabaya – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Timur mengutuk keras aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria terduga pelaku pencurian ayam di Kabupaten Tabanan, Bali. Perindo menilai peristiwa tragis ini harus menjadi refleksi dan alarm keras bagi seluruh penegak hukum di Indonesia atas rentannya penegakan hukum di tingkat akar rumput.
Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, Ahmad Zazuli, menyampaikan rasa duka cita mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut. Walaupun peristiwa berdarah itu terjadi di Bali, ia menegaskan bahwa prinsip penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal serta berlaku di seluruh pelosok Nusantara.
“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara massa. Aparat penegak hukum tidak boleh kalah dari amarah warga. Peristiwa di Tabanan ini harus jadi pelajaran berharga, termasuk bagi kita di Jawa Timur, bahwa amarah massa sama sekali tidak boleh menggantikan peran kepolisian,” tegas Zazuli dalam keterangannya di Surabaya.
Zazuli mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk bergerak cepat dan transparan mengusut seluruh pelaku pengeroyokan tanpa pandang bulu. Selain itu, jika kasus tersebut berkaitan dengan praktik judi sabung ayam, kepolisian didesak membongkar seluruh jarigan perjudian tersebut hingga tuntas agar tidak memicu konflik sosial serupa di wilayah lain.
Perindo Jatim juga mendorong Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) turun tangan melakukan pemantauan langsung demi menjamin hak-hak korban dan keluarganya mendapat perlindungan hukum yang layak.
Lebih lanjut, Zazuli menyoroti bahwa maraknya aksi main hakim sendiri atas tindak pidana kecil kerap berakar dari tekanan ekonomi dan melemahnya jaring pengaman sosial masyarakat bawah.
“Tragedi kemanusiaan seperti ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan. Negara harus hadir tidak hanya saat memproses hukum, tetapi juga hadir merawat perut rakyat. Ketika ekonomi sulit, daya beli tertekan, dan lapangan kerja langka, kerentanan sosial akan mudah memicu tindak kriminal maupun aksi kekerasan warga,” jelasnya.
Oleh karena itu, Perindo Jatim mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah konkret menstabilkan harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat modal usaha bagi pelaku UMKM sebagai langkah preventif menekan angka kriminalitas dari hilirnya.
“Keadilan tidak bisa dibangun di atas amarah massa. Hukum harus menjadi panglima, dan aparat penegak hukum harus hadir memberikan rasa aman secara berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Zazuli.
