SURABAYA – Tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi menjadi perhatian serius di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas pada Februari 2026 mencapai 6,04 persen, meningkat dibandingkan Februari 2025 yang berada di angka 5,60 persen.
Angka tersebut bahkan menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Sementara itu, TPT Jawa Timur secara keseluruhan pada Februari 2026 berada di angka 3,55 persen atau turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur Ahmad Zazuli. Menurutnya, tingginya pengangguran lulusan perguruan tinggi harus menjadi alarm bersama bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan.
“Angka 6,04 persen ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai anak-anak muda sudah menempuh pendidikan tinggi, mengeluarkan biaya dan waktu yang besar, tetapi setelah lulus justru kesulitan mendapatkan pekerjaan,” ujar Ahmad Zazuli.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur dengan kontribusi sekitar 31,76 persen. Di sisi lain, pekerja sektor formal pada Februari 2026 baru mencapai 35,56 persen, sementara sektor informal masih mendominasi.
Pemprov Jatim Perlu Bangun Ekosistem Kerja untuk Anak Muda
Ahmad Zazuli mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya mengandalkan program job fair, tetapi membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi dari pendidikan hingga dunia usaha.
“Pemprov harus duduk bersama perguruan tinggi, dunia industri, pelaku UMKM, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi kepemudaan. Kita harus mengetahui pekerjaan apa yang dibutuhkan lima sampai sepuluh tahun ke depan, kemudian pendidikan dan pelatihan kita arahkan ke sana,” katanya.
Ia menawarkan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk menekan pengangguran lulusan perguruan tinggi.
Pertama, memperkuat link and match antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Kurikulum harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi, industri kreatif, manufaktur, agribisnis, ekonomi hijau dan sektor jasa.
Kedua, memperbanyak program magang berbayar bagi mahasiswa dan fresh graduate. Menurut Ahmad Zazuli, pengalaman kerja menjadi salah satu persoalan yang sering dihadapi lulusan baru ketika memasuki pasar kerja.
Ketiga, memperkuat inkubasi bisnis dan kewirausahaan muda. Lulusan perguruan tinggi tidak harus seluruhnya diarahkan menjadi pencari kerja, tetapi juga perlu didorong menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
“Anak muda harus diberikan akses terhadap pelatihan bisnis, permodalan, pendampingan dan pasar. Jangan hanya diberi seminar kewirausahaan, tetapi setelah itu dilepas sendiri,” tegasnya.
Keempat, memperkuat UMKM sebagai mesin penciptaan lapangan kerja. Ahmad Zazuli menilai sektor UMKM memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja sekaligus membuka ruang bagi lulusan perguruan tinggi untuk menjadi pendamping digitalisasi, pemasaran, keuangan, teknologi dan pengembangan produk UMKM.
Kelima, membuat database kebutuhan tenaga kerja Jawa Timur yang terintegrasi. Data tersebut nantinya dapat mempertemukan lulusan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi.
Jangan Biarkan Bonus Demografi Menjadi Beban
Ahmad Zazuli menegaskan bahwa persoalan pengangguran sarjana harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan jangka panjang.
“Jangan sampai bonus demografi justru berubah menjadi beban demografi. Anak-anak muda Jawa Timur harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja, berusaha dan membangun masa depan,” ujarnya.
Ia menyatakan mendukung langkah-langkah Pemprov Jawa Timur dalam menurunkan pengangguran, tetapi meminta agar persoalan pengangguran lulusan universitas mendapat perhatian khusus dan ditangani melalui kebijakan yang terukur.
Data BPS terbaru menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Jatim secara umum terus membaik. Pada Mei 2026, TPT Jawa Timur kembali turun menjadi 3,42 persen, sementara jumlah pekerja sektor formal meningkat menjadi 36,18 persen. Namun, persoalan khusus pengangguran lulusan universitas tetap perlu menjadi perhatian.
“Kami mendukung Pemprov Jatim segera mencarikan solusi konkret untuk pengangguran lulusan sarjana. Jangan hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi pastikan pertumbuhan tersebut benar-benar membuka kesempatan kerja yang layak bagi anak-anak muda Jawa Timur,” pungkas Ahmad Zazuli.
