Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karthutla) karena dalam rapat terbatas pada Rabu (23/9) dirinya menyampaikan “roda kehidupan masyarakat berjalan normal” di tengah penanganan karhutla dan kabut asap di Kalimantan.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” katanya dalam akun Intagram resmi Suharyanto @suharyanto_shr di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan konteks kata “normal” yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan.
Menurut dia, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.
“Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” katanya.
BNPB menyadari masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar), masih menghadapi dampak serius kabut asap. Bahkan kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak.
Dalam laporan yang sama, Suharyanto juga menyampaikan tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalteng dan Kalbar telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.
Dengan kata lain keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan. Namun demikian, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja, bukan begitu maksud saya,” kata dia.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, dan seluruh unsur terkait, terus bekerja keras melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan, serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.
Pihaknya juga terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan agar informasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo dan masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
“Keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami,” kata Suharyanto.
