Surabaya, 15 Juni 2026 – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), puluhan aktivis, akademisi, advokat, perwakilan pesantren, dan tokoh Nahdliyin dari berbagai daerah di Jawa Timur menyerukan pentingnya mengembalikan ulama sebagai penentu arah perjalanan organisasi.
Seruan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengembalikan Fungsi Ulama sebagai Navigator NU ke Depan” yang digelar Forum Aktivis NU Jawa Timur yang berlangsung di aula utama Masjid Cheng Hoo Surabaya, Senin (15/6/2026) siang.
Forum yang menghadirkan mantan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj sebagai pembicara utama serta akademisi dan pakar keislaman dari UINSA Prof. Dr. Muhibbin Zuhri, M.Ag. itu diikuti lebih dari 30 peserta dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Tuban, Malang, Jember, Madura, serta sejumlah unsur media.
Forum berlangsung di tengah menguatnya diskursus mengenai arah kepemimpinan NU pasca-Muktamar dan relasi organisasi dengan kekuasaan politik.
Dalam pidato kuncinya, Said Aqil menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya merupakan agama peradaban yang membawa misi kemanusiaan universal.
Menurut dia, dakwah Islam tidak cukup hanya berkutat pada persoalan akidah dan syariah, tetapi juga harus menghadirkan kontribusi nyata terhadap pembangunan peradaban, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Islam membawa misi kemanusiaan dan peradaban. Karena itu, ulama tidak hanya berbicara soal ibadah, tetapi juga bagaimana membangun masyarakat yang maju, berkeadilan, dan bermartabat,” kata Said.
Ia mengingatkan bahwa sejarah peradaban Islam menunjukkan kontribusi besar para ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mulai dari matematika, astronomi, kedokteran, hingga berbagai disiplin ilmu lainnya.
Menurut Said, kemajuan peradaban harus menjadi bagian dari agenda besar umat Islam.
“Pesantren dan lembaga keagamaan tidak boleh maju sendirian. Yang harus lebih dulu diperhatikan adalah masyarakatnya. Jangan sampai umatnya miskin, sementara institusinya justru megah,” ujarnya.
Sementara itu, Muhibbin Zuhri menyoroti pentingnya memperkuat sistem keulamaan di tubuh NU sebagai mekanisme pengimbang dinamika organisasi yang semakin kompleks.
Menurut dia, NU sejak awal dirancang sebagai organisasi yang bertumpu pada otoritas keilmuan ulama melalui struktur Syuriyah yang bersifat kolektif kolegial.
“Karena sulit mencari figur ideal secara individual, maka NU membangun sistem keulamaan. Di situlah fungsi Syuriyah menjadi sangat penting dan sifatnya kolektif kolegial,” katanya.
Muhibbin menilai perubahan sosial dan politik pasca reformasi telah membawa tantangan baru bagi organisasi, termasuk menguatnya pragmatisme dan kecenderungan oportunistik dalam proses kaderisasi maupun perebutan posisi kepemimpinan.
Ia menyebut NU perlu melakukan re-ideologisasi agar kader-kader yang muncul tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap sejarah, nilai, dan tradisi organisasi.
“NU harus kembali memperkuat basis ideologinya. Politik boleh menjadi instrumen, tetapi tidak boleh menjadi tujuan,” ujar Muhibbin.
Diskusi yang berlangsung lebih dari empat jam itu juga memunculkan berbagai kritik dari peserta terkait relasi organisasi dengan kekuasaan, efektivitas mekanisme kaderisasi, hingga perlunya penguatan peran Syuriyah dan Mustasyar sebagai penjaga arah organisasi.
Sejumlah peserta mengingatkan bahwa NU pada masa-masa awal dikenal sebagai organisasi yang kuat secara moral dan relatif independen dari kepentingan politik praktis.
Mereka menilai tantangan terbesar NU saat ini bukan semata persoalan regenerasi kepemimpinan, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara peran kebangsaan dan kemandirian organisasi.
Forum tersebut kemudian menghasilkan dokumen bersama yang diberi nama “Maklumat Cheng Hoo”.
Maklumat yang merupakan saripati diskusi selama tiga jam itu, berisi seruan moral agar NU kembali menempatkan ulama sebagai pusat kendali organisasi, memperkuat implementasi Khittah 1926, serta menjaga independensi organisasi dari intervensi politik kekuasaan.
Dalam maklumat tersebut, peserta forum menegaskan bahwa ulama tidak boleh direduksi hanya sebagai simbol atau pemberi legitimasi, melainkan harus menjadi episentrum pengambilan keputusan organisasi.
Forum juga mengingatkan agar Muktamar NU tidak berubah menjadi arena perebutan kursi kekuasaan, melainkan tetap menjadi ruang musyawarah untuk merumuskan arah masa depan umat, bangsa, dan kemanusiaan.
“NU yang besar bukanlah NU yang dekat dengan kekuasaan. NU yang besar adalah NU yang dipercaya umat,” demikian salah satu poin dalam Maklumat Cheng Hoo.
Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, mengatakan bahwa maklumat tersebut akan disampaikan kepada berbagai elemen Nahdlatul Ulama sebagai bahan refleksi menjelang Muktamar.
Menurut dia, forum sengaja digelar untuk menghadirkan ruang dialog yang terbuka di tengah meningkatnya perhatian warga Nahdliyin terhadap masa depan organisasi.
“Kami berharap Muktamar menjadi momentum mengembalikan NU kepada jati dirinya sebagai organisasi ulama yang menjaga agama, merawat bangsa, dan membimbing peradaban,” kata Cak Dar.(*/ForumAktifisNUJatim)
